Ayah Syamil

Melihat praktik politik
para politisi Islam
yang bergabung
dalam partai politik Islam
tampak makin menguatnya
kecenderungan bahwa
Parpol Islam itu
sesungguhnya
mengabaikan
pemberdayaan umat. Para
politisi parpol Islam
sebagaimana politisi parpol
sekuler, pasca pemilu dan
pasca mereka mendapat
kedudukan di parlemen atau
di eksekutif sama-sama melupakan kepentingan konstituennya.
Logika mereka, buat apa memikirkan kepentingan rakyat atau
umat, sebab waktu mereka dulu memperoleh suara kan sudah
dengan cara membeli suara itu? Buat apa memberdayakan
umat atau rakyat karena para politisi sudah merasa impas,
mereka sudah mengeluarkan modal untuk membeli suara itu.
Dengan demikian kalau ketika mereka berkuasa di parlemen
atau di eksekutif, adalah giliran mereka mengembalikan modal
materi yang telah keluar saat pemilu.
Jadi kalau sekarang pemberdayaan umat dan rakyat, kalau
sekarang nasib rakyat atau umat diabaikan, bahkan cenderung
diprekkan, itu adalah dampak logis dari buruknya demokrasi
transaksional yang tengah dibangun di negeri ini lewat formalitas
dari pemilu ke pemilu di era reformasi ini.
Indikatornya sederhana. Ketika para politisi itu memproses
Undang-undang maka yang dipikirkan adalah bukan
kepentingan rakyat baik berupa keuntungan atau kerugian yang
diderita rakyat jika undang-undang itu disahkan dan
diberlakukan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka
dapat mengeruk uang sebanyak mungkin dari sponsor
pembuat undang-undang itu. Kaum neolib yang sekarang
berkuasa di negeri inilah yang menjadi sponsor dan pengatur
munculnya undang-undang yang ketika disahkan dan
diterapkan sangat potensial merugikan umat dan rakyat. Setelah
reformasi sangat banyak undang-undang di negeri kita ini
sangat berbau neolib dan terbukti menggusur kedaulatan rakyat
di negerinya sendiri. Termasuk kedaulatan pangan dan
kedaulatan usaha milik rakyat dan umat yang seharusnya
dibela oleh para politisi itu.
Indikator kedua, ketika
rakyat Indonesia yang
sebagian besar adalah
pemeluk Islam (umat), yang
bekerja sebagai petani,
pedagang, pengusaha,
pemilik warung kecil
dihancurkan kekuatannya
oleh kebijakan impor,
kebijakan membiakkan mall,
mart, pasar terlalu bebas,
maka para politisi Islam itu
bungkam saja. Tidak ada
yang berani bersuara
nyaring. Jangan-jangan mulut mereka telah ‘disumpal’ dengan
lembaran uang atau lembaran saham oleh pemodal dan kaum
neolib itu.
Pelan-pelan rakyat dan umat pun termiskinkan, pelan-pelan
tergerogoti kekuatannya sebagai pelaku ekonomi, dan mereka
pun seperti didorong ke arah jalan buntu sejarah, yaitu
diarahkan oleh kaum neolib yang berkuasa itu hanya menuju
pada dua posisi yang mengenaskan, menjadi budak di negeri
sendiri dan menjadi konsumen yang rakus tanpa memiliki daya
juang untuk memproduksi barang dan jasa. Betul-betul posisi
yang amat marjinal di negeri ini, posisi sebagai kaum terjajah
secara ekonomi di negeri sendiri? Mereka ditelikung oleh para
tokoh yang mereka pilih lewat pemilu demi pemilu.
Dalam kondisi yang demikian, ormas Islam bersama
kekuatan masyarakat sipil lain, seharusnya bangkit untuk
membebaskan rakyat dan umat dari belenggu penjajahan
ekonomi berbasis regulasi dan standardisasi yang dipaksakan
oleh kekuatan besar global yang berkomplot kekuatan besar
nasional. Kalau ormas Islam bersatu dan punya agenda satu,
yaitu membebaskan kaumnya yang tertindas dan terpenjara
oleh kepentingan asing itu, masih ada harapan negeri ini akan
ditolong oleh Tuhan. Akan tetapi kalau ormas Islam, bersama
kekuatan masyarakat sipil kemudian ikut memble dan
membiarkan ketidakadilan di segala bidang berlangsung, maka
yang menghadang di depan kita adalah kutukan Tuhan. Negeri
ini bisa hancur berkeping tanpa ada yang menolong lagi. Ini
yang harus dicegah ramai-ramai, kalau kita memang masih
mencintai negeri ini.l Bahan dan tulisan: tof